contoh ketidak konsistennya penegak hukum

wawancara dari beberapa pihak tentang ketidak konsistennya penegak hukum di Indonesia
ppi] [ppiindia] PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MASIH SEPERTI JAMAN KOLONIAL
From: "Ambon"
To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
Date: Sat, 20 Aug 2005 06:49:59 +0200

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Situs Beasiswa: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www2.rnw.nl/rnw/id/news/gemawarta/#4543235

GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MASIH SEPERTI JAMAN
KOLONIAL
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MASIH SEPERTI JAMAN KOLONIAL

intro : Aparat penegak hukum mulai dari hakim sampai polisi yang lebih
mengutamakan kepentingan korps masing-masing mengingatkan kita pada masa
penjajahan kolonial Belanda. Situasi ini sangat menyedihkan disaat bangsa
Indonesia pekan depan merayakan HUT kemerdekaan dari belenggu penjajahan 60
tahun lalu. Dan menurut dunia internasional kasus Munir merupakan batu ujian
yang berat bagi kredibilitas pemerintahan SBY. Demikian direktur Lembaga
Bantuan Hukum Uli Parulian Sihombing kepada Radio Nederland.

Uli Parulian Sihombing (UPS) : Saya menggambarkan bahwa kondisi peradilan di
Indonesia tidak lebih baik dibandingkan masa kolonial. Bahkan sekarang aparat
penegak hukum mulai dari hakim, jaksa, polisi dan bahkan advokat (red:
pengacara) punya mental seperti penjajah, karena dalam upaya penegakan hukum
mereka lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan korpsnya mereka atau
masing-masing institusi. Tidak ada semangat penegakan hukum untuk pemberantasan
korupsi. Kemudian juga kondisi internal peradilan Indonesia sendiri. Itu
diwarnai dengan masalah-masalah tentang korupsi peradilan, masyarakat mengenal
dengan instilah mafia peradilan. Itu sangat mengakar sekali di dunia peradilan
di Indonesia.
Kemudian juga faktor eksternal. Dulu sebelum lahir Komisi-komisi Pengawasan
Internal, eksternal sangat lemah. Sekarang dengan lahirnya banyak komisi
kejaksaan, dulu juga ada KomNasHAM, pengawasan eksternal itu mulai ada.
Yang akhir-akhir ini mengakhawatirkan kasus di pengadilan tinggi Jawa Barat
yang memenangkan sengketa Pilkada untuk partai Gollkar. Disitu kwalitas
putusannya sangat rendah. Itu sudah ada bukti-bukti bahwa itu juga kena korupsi
peradilan.

Radio Nederland (RN) : Situasi demikian tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Pertanyaanya sekarang bagaimana caranya untuk lebih menegakan hukum di
Indonesia ?

UPS : Yang selalu menjadi problim adalah di aparat penegak hukum itu sendiri.
Untuk menghentikan itu, tidak hanya komitmen tapi juga diperlukan keberanian
untuk menindak aparat penegak hukum. Kita sudah punya KPK Komisi Pemberantasan
Korupsi. KPK juga sudah melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan
untuk kasus korupsi peradilan. Contohnya adalah kasus Abdullah Puteh (red:
mantan gubernur Aceh). Ia mencoba menyuap hakim di pengadilan tinggi dan
panitera. Dan akhirnya pengacara Abdullah Puteh ditangkap.
KPK jangan berhenti di kasus Abdullah Puteh saja. Masih banyak kasus korupsi
peradilan di Mahkamah Agung yang belum terungkap oleh KPK. Itu harus dibongkar.
Dan itu butuh dukungan dari pemerintah. Presiden SBY harus melakukan upaya
untuk mendukung itu.

RN : Ada semacam pesimisme bahwa pemerintahan presiden SBY atau upaya-upaya
yang dilakukan atau akan ditempuh SBY dilakatan sebagai "misi impossible" yang
tidak mungkin.

UPS : Itu kita akui. Ada yang sangat impossible (red: tidak mungkin) karena
buruknya aparat penegak hukum. Hal itu sangat mengakar.

RN : Di luar negeri kasus Munir disebut merupakan ujian yang berat bagi
pemerintahan SBY, untuk menegakan kembali hukum di Indonesia.

UPS : yang menjadi concern (red: perhatian) saya adalah mengenai aktor
utamanya. Siapa yang sebenarnya memerintahkan untuk membunuh Munir, belum
terungkap. (Pilot Garuda Indonesia) Polykarpus dan pramugari hanyalah orang
lapangan. Saya melihat bahwa memang Munir menjadi test-case (red: batu ujian)
karena Munir tidak hanya penting untuk Indonesia tetapi juga bagi dunia
internasional. Munir seorang pejuang HAM. Dia punya kredibilitas internasional,
jadi SBY dan jajaranya harus sungguh-sungguh mengusut kasus ini tidak hanya
sekedar untuk memuaskan masyarakat tetapi juga harus mengusut sampai membawa
aktor intelektualnya ke pengadilan.